Thursday, July 28, 2011

Letter: Don’t blame locals, Mr. Minister!

Published at The Jakarta Post

| Wed, 07/20/2011 10:29 PM

Forestry Minister Zulkifli Hasan concluded: “Rampant illegal logging involving local communities” (www.thejakartapost.com, July 17).
Again the minister tries to blame local communities for his incapability to manage forests, which is the main responsibility of his ministry.
Here’s a flash back: In Central Kalimantan, prior to the introduction of the forest concession system in the early 1970s, transmigration program and private plantation estate in 1980s, we did not have any problems with illegal logging and forest destruction.
Local communities were living in harmony with the forest although local farmers opened small forest areas for limited
agricultural activities. But, following the activity, those farmers replanted opened land with commercial trees or products such as rubber, rattan, fruit trees, etc... for future cash saving, which also all amounts to forest rehabilitation.
One amazing thing done by local people is that they have engaged in forest rehabilitation without receiving a single rupiah in assistance from the government budget. From this perspective, we can conclude that local people have a high capability to rehabilitate forests with their own efforts and resources as well as without support from global-sponsored schemes like REDD+.
But on the other hand, since the introduction of forest concessions, and transmigration and plantation estates, forests in Central Kalimantan have experienced massive deforestation and degradation problems.
The government has also generated lucrative sources of money from those activities such as reforestation funds, export taxes, land tax, etc., and all those funds and taxes are managed by the central government and supposed to be partly used for forest rehabilitation activities, but it is hardly heard that government-led reforestation activities have succeeded on the ground, and they then try to find scapegoats for their failures by saying that deforestation, forest destruction and fires are all carried out by local communities.
I think it would be better for the minister to send preachers to his own department to preach instead of sending those preachers to local communities. I think his staff need this kind of preaching the most so that their morals and behavior improve.

Alue Dohong
Palangkaraya, Central Kalimantan

Friday, July 01, 2011

Lokakarya Teknis Praktek Terbaik Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan Tingkat ASEAN Berakhir Sukses

Press Release (21062011) – telah dimuat pada Harian Umum Tabengan tanggal 22/06/2011)

Lembaga Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup (LP3LH) berkerjasama dengan Global Environment Center (GEC) selaku Executing Agency ASEAN Peatland and Forests Programme (APFP) baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan lokakarya teknis bertajuk: “Technical Workshop on Best Management Practices for Sustainable Peatland Management”, yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 Juni 2011 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kata Alue Dohong, Direktur LP3LH dalam press release-nya yang disampaikan pada harian ini.

Kegiatan lokakarya teknis diikuti oleh 31 orang peserta yang berasal dari 8 negara Asia Tenggara yakni Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philipina, Thailand dan Vietnam. Kegiatan lokakarya teknis meliputi penyajian tentang teknik pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dari nara sumber ahli, kegiatan kunjungan lapangan dan presentasi studi kasus pengelolaan terbaik lahan gambut berkelanjutan oleh masing-masing negara, imbuh Alue Dohong.

Selanjutnya tambah Alue Dohong, nara sumber kegiatan lokakarya teknis terdiri dari tiga orang yaitu Dr. Suwido Limin, Alue Dohong dan Dr. Darmae Nasir yang kesemuanya merupakan ahli dan praktisi gambut dari Universitas Palangka Raya (UNPAR). Materi yang disampaikan nara sumber meliputi antara lain: Overview of Peatland Management, Introduction of Peatland Water Management, Fire Prevention and Control, Rehabilitation of Degraded Peatland, Community Livelihoods, dan Multiple Use of Peatland.

Untuk memperkenalkan kepada seluruh peserta tentang isu-isu nyata pengelolaan lahan gambut dan bagaimana cara penanganan isu tersebut secara bijaksana dan berkelanjutan, maka seluruh peserta diajak kunjungan lapangan ke Laboratorium Alam Hutan Rawa Gambut (LAHG) dan Kalampangan Zone, Blok C eks PLG, yang kesemuanya dikelola oleh CIMTROP UNPAR. Selanjutnya, pada hari terakhir lokakarya teknis, setiap negara mempresentasikan studi kasus pengelolaan terbaik lahan gambut berkelanjutan di negara masing-masing.

Dari lembar evaluasi pelaksanaan kegiatan lokakarya yang didistribusi dan dibagikan kepada seluruh peserta untuk diisi, hampir 95% peserta menyatakan bahwa penyelenggaraan, pelayanan logistik dan kunjungan lapangan oleh panitia lokakarya sangat baik dan sangat memuaskan. Sekitar 90% peserta menyatakan memperoleh pengetahuan baru tentang bagaimana mengelola lahan gambut secara berkelanjutan dan bijaksana dari para nara sumber dan berjanji untuk mereplikasi dan menerapkan pengetahuan yang didapat selama kegiatan lokakarya teknis di negara masing-masing, imbuh Alue Dohong mengakhiri press release-nya.

P1140045-1a

Peserta Technical Workshop on Best Management Practices for Sustaiable Peatland Management Tingkat ASEAN (Photo: Alue Dohong) 

Thursday, June 30, 2011

Pemerintah Daerah Seharusnya Dukung BK

30-06-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,


Polemik keinginan Pemko Palangka Raya untuk menempatkan dana pemerintah daerah (pemda) ke Bank lain di luar Bank Kalteng (BK) mendapat respons kalangan akademisi. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mendukung pengembangan lembaga keuangan perbankan daerah seperti BK, karena didasari alasan dan pertimbangan ekonomis dan etika-moral.

Alue Dohong, dosen Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya (Unpar) dalam rilis yang diterima Tabengan, Rabu (29/6), mengatakan, pertimbangan ekonomis berupa return (bunga) tinggi atas imbal penempatan investasi hendaknya bukan menjadi satu-satunya determinan yang menjadi perhitungan pemda, melainkan pertimbangan etika-moral.

Pertimbangan ekonomis dan etika moral itu, antara lain, BK merupakan aset daerah untuk mendukung dan memperkuat struktur perekonomian di daerah. Melalui pengembangan jaringan dan jangkauan layanan di seluruh Kalteng, menunjukkan BK telah berkontribusi cukup signifkan terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kalteng dan kabupaten/kota.

Karena itu, perlu dipupuk rasa memiliki serta dukungan nyata terhadap keberadaan dan perkembangan aset daerah itu. Kemudian, sebagai pemegang saham di BK, selain memperoleh return berupa bunga atas penempatan fresh money di rekening giro daerah, pemda selaku pemegang saham juga memperoleh penghasilan lain berupa dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham yang didistribusikan setiap akhir tahun buku.

Kemudian, ada kemungkinan penempatan dana daerah di lembaga perbankan atau keuangan non-BK akan mendorong terjadinya capital outflow keluar Kalteng, karena bank korporasi nasional umumnya mendiversifikasi asetnya ke berbagai aktiva derivatif (obligasi, asuransi, SUN, dan lain-lain) yang umumnya tidak tersedia di Kalteng.

“Dengan demikian, dana pemda justru dinikmati oleh daerah lain sehingga secara etika dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang kurang mendukung terhadap pembangunan daerah,” kata Alue.

Menurutnya, dana pemda merupakan dana publik dan bukan milik pribadi pemimpin daerah. Penempatan dana publik itu ke bank lain atau lembaga keuangan non-bank di luar BK seharusnya mendapatkan persetujuan dari DPRD selaku representasi dari publik.

Memerhatikan berbagai pertimbangan ekonomis dan etika-moral itu, Alue mengingatkan kepala daerah agar mempertimbangkan kembali niat untuk tidak menempatkan dana daerah di BK. Prinsip investasi do not put all eggs in one basket (‘jangan menaruh semua telur dalam keranjang’), nampaknya tidak relevan untuk pemda. “Sebab, posisinya memang bukan sebagai investor atau fund manager dari dana publik yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Alue.str

Friday, June 24, 2011

IMPLEMENTASI REDD, MASYARAKAT HARUS DILIBATKAN

LAST_UPDATED2 Selasa, 28 Desember 2010

Jika implementasi Program Reducing Emissions from Deforestation andDegradation (REDD) yang digagas pemerintah RI bisa tercapai, maka masyarakat sekitar harus dilibatkan secara maksimal.  Pelibatan masyarakat harus dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

Demikian benang merah yang

bisa di tarik dari hasil Dialog dan Lokakarya kebijakan Program Perubahan Iklim, REDD dan Hak Masyarakat Adat, yang diselenggarakan Pemprov Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Aliansi masyarakat Adat Nasional (AMAN) Kalteng, LSM HUMA, dan LSM Petak Danum di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis-Jumat (16-17/12/2010).

Alue Dohong, dari Dewan Daerah perubahan Iklim (DDPI) Kalteng mengatakan, Peran Masyarakat Adat (MA) dalam konteks REDD agak sulit bila dalam bentuk tertulis, namun adanya pengakuan tanpa adanya normative dinilai akan berdampak positif.  “Salah satu solusinya adalah MA dilibatkan secara maksimal,” tegasnya.

Sementara ketua Centre for International Co-operation in Sustainable Management of Tropical Peatlands (CIMTROP) Universitas Palangka Raya Suwido H. Limin berpandangan, melihat dari tujuan program REDD secara teoritik sangat baik dan mulia, karena mempertimbangkan kepentingan dan kelangsungan hidup manusia dan stabilitas daya dukung alam.

Namun dia meragukan implementasi di lapangan bisa berjalan dengan baik.  Berdasarkan pengalaman selama ini berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan alam, teori kerap tidak dapat diimplementasikan sehingga tujuan pun tidak tercapai.

“Ini disebabkan adanya perbedaan konsep tentang kepentingan, keinginan, dan kebutuhan antar dunia internasional, nasional, dan regional,” katanya.

Sacara Nasional ada PERMENHUT No.30/ 2009 yang tidak menjamin masyarakat adat di daerah tanah Dayak dapat berperan dan terlibat dan berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis jasa lingkungan tersebut.  Walaupun pelaku REDD boleh masyarakat pengelola hutan hak adat, tetapi status hutan adat harus memiliki salinan SK menteri dan adat yang dapat diajukan untuk program REDD harus mendapat persetujuan menteri kehutanan.

PLT sekretariat daerah Kalteng Siun Jarias memiliki pandangan sama.  Dia menekankan agar kelembagaan adat harus diperkuat, di samping memperkuat kualitas sumber daya manusia.  Siun yang juga Sekretaris Majelis Adat Dayak nasional (MADN) ini mengungkapkan rasa keprihatinannya terkait persoalan tanah-tanah adat, yang menurutnya apakah menjadi milik perorangan atau status kepemilikan bersama.  “Ini terkait dengan pemanfaatan oleh warga kita,” katanya.

Mumu dari HUMA menyampaikan pandangan berbeda.  Menurutnya dalam program REDD, Masyarakat adat sangat rentan sebagai objek, ini karena belum adanya mekanisme pemberian dana itu secara langsung kepada masyarakat adat.  “Saat ini kementerian keuangan akan membuat rancangan mengenai hal ini, REDD akan masuk dalam keuangan atau administrasi Negara, bagaimana masyarakat lokal bisa mengakses ini, “katanya dengan nada Tanya.

Dia juga mengkritik program REDD yang menurutnya justru ada kebijakan lain yang bersifat deforestrasi.  Dia mencontohkan kebijakan pemberian izin untuk perkebunan besar swasta sawit.

Sumber : Tabengan. Sabtu, 18 Desember 2010. Halaman 4.

Tuesday, June 21, 2011

UNPAR’s Peat Scientists and Practitioners Reject KFCP’s Plan to Use Heavy Equipment in Implementing Hydrological Rehabilitation in the Ex Mega Rice Project

Press Release

The plan of Kalimantan Forests and Climate Project (KFCP) a project funded by AusAID Australia to implement a hydrological rehabilitation (canal blocking) through deployment of heavy equipment such excavators in the Block A and E of the ex Mega Rice Project (ex-MRP) in Central Kalimantan receive opposition and rejection from peat scientists and practitioners of the University of Palangka Raya (UNPAR) and those local experts demand the plan should be abandoned as well as argue the district, provincial and central governments to cancel the KFCP as a REDD demonstration activity if the project sticks with their plan to do so.

Rejection is based upon scientific and technical considerations as well as potential negative impacts in terms of ecological, economic and social aspects that may occur if the plan is still implemented on the ground.

From scientific point of view, hydrological rehabilitation activity using excavators to close or blocking open canals through excavating or using peat or organic matters that are currently available on the existing canals embankments as well as other wood debris is considered as less scientific justification and lack of experience methods. It is acknowledged that a similar technique has been tested limitedly by a private sector in Sumatera, but it’s successful and effectiveness has not been scientifically proven. In addition, the peat ecosystem as well as its physical characteristics in Sumatera is different from peat in the ex-MRP of Central Kalimantan, hence, similar hydrological rehabilitation method may not yield same outcomes.

From engineering perspective, blocking and filling up of open canals by utilizing existing peat organic matters volume available on the canal banks will no longer enough to refill or close entirely the existing open canals as the availability of peat matters on the canal levee is currently very minimum due to subsidence, decomposition and depletion result from previous repeated fires in the area. As consequences, new peat refill needs to be excavated from other sites so as to fulfill the refill shortage which means closing old canals, by digging new canals. Apart from that, existing peat organic matters on canal banks have experienced irreversible shrinking due to repeated dry seasons and hence, it has lost its water absorption capacity. In addition, a plan to use existing wood debris and dead wood is also seen as ineffective means and wasting efforts as the existing debris and dead wood volumes are very limited.

Deployment of excavators in the hydrological rehabilitation (canal blocking) activity in the block A and E of the ex-MRP is predicted to impose negative impacts in terms of ecological, economic and social.

In terms of ecological, utilization of excavators in the hydrological rehabilitation will possibly create negative impacts as follows:

Firstly, excavator’s track and pathway will accelerate the process of peat subsidence and peat compaction leading to increasing of GHGs emission release and will hinder natural regeneration, which at the end, could slow down the carbon sequestration rate in the area;

Secondly, mobilization and movement of the excavators will destroy existing vegetation species and natural regeneration that already established in the areas, both along the canal levees and canal courses;

Thirdly, mobilization and movement of the excavators will disturb aquatic biota and vegetation that are already naturally regenerated and established both within the Blok A and E of the ex-MRP;

Fourthly, utilization of wood debris and dead wood to refill the open canals is potentially accelerated the release of GHGs emissions or loss of standing dead biomass due to do later on use for other purposes such as firewood, charcoal, building material or loss due to fire incidence;

Fifthly, the excavation of peat organic matters from canal embankment in order to refill the open canals is potentially led to increase sedimentation rate at both Mantangai and Kapuas Rivers as mostly both block A and B areas are routinely inundated during peak rainy season so that it is worried that peat matters will flow out to the downstream rivers. This situation will increase sedimentation rate of both rivers and at the end will exacerbate river pollution, which is potentially disturbed the aquatic ecosystem.

From economic and social perspectives, utilization of excavators in hydrological rehabilitation will contra-productive and will potentially raise negative impacts, such as:

Firstly, activity of hydrological rehabilitation that uses heavy equipment (capital incentive) will reduce opportunity of the local labors involvement in the KFCP program. This situation is not suitable and contradictory with the 3Es (effective, efficient & equity) principle as core objective of REDD activity; and

Secondly, mobilization and movement of excavator will potentially create social tensions between project and local landowners. Many villagers have planted crops and other commercial trees in their respective lands as well as in the adjacent canals, thus, the excavator pathway and movement within such areas will potentially destroy existing crops and trees.

Lack of Respect Upon Traditional Wisdom Technology

Implementation of hydrological rehabilitation through operating of heavy equipment such as excavator is seen as less effective and inefficient ways compared to the traditional dam (traditional called TABAT) system ones. CIMTROP’s UNPAR as well as other NGOs have practiced the traditional dam system in restoring peat hydrology for years in Central Kalimantan and this traditional dam technology is proven very effective and efficient ways as well as gains successful in restoring peat hydrology.

Therefore, current proposed KFCP’s hydrological rehabilitation method could be seen as lack of respect and acknowledgement upon the traditional knowledge and technology that have been traditionally practiced in the region. KFCP’s reliance on the capital-intensive method is not only considered as ineffective and inefficient as well as a way of wasting money, but also could possibly create negative impacts to the existing peatland ecosystem.

Considering those aforementioned factors as well as its potential negative impacts that is likely to emerge, hence, UNPAR’s peat scientists and practitioners recommend the following points:

1. KFCP’s plan to do hydrological rehabilitation by using excavator in the Block A and E of the ex-Mega Rice Project much be cancelled;

2. Urge the governments of Kapuas District and Central Kalimantan Province as well as Central Government to re-examine whether or not the Project has conducted appropriate and deep Environmental Impact Assessment (EIA) study upon its hydrological rehabilitation plan. If EIA study has been completed, it is highly recommended to do re-examination and re-evaluation upon the study result; and

3. If the project is stick with its original plan to implement the hydrological rehabilitation through the deployment of heavy equipment (excavator), hence, it is recommended that both provincial and central governments need to carry out overall evaluation upon the implementation of KFCP as REDD demonstration activity in the ex Mega Rice Project, as it is seen that their hydrological rehabilitation interventions against the efforts of protecting peatland and curbing emissions released from this fragile ecosystem.

Palangka Raya, 20 June 2011.

Representatives of UNPAR’s Peat Scientist and Practitioners:

Dr. Ir. Suwido Limin, MS

Mr. Alue Dohong

Dr.Ir. Uras Tantulo, M.Sc

Dr. Darmae Nasir, M.Si, MA

Dr. Yanetri Asi, SP, MP

Dr. Ir. Adi Jaya, M.Si

Para Ahli dan Praktisi Gambut Universitas Palangka Raya Menolak Rencana KFCP untuk Menutup Kanal di Eks PLG Menggunakan Alat Berat (Excavator)

Press Release:

Rencana Kalimantan Forests and Climate Project (KFCP) yang didanai Pemerintah Australia (AusAID) untuk melakukan kegiatan rehabilitasi hidrologi (penutupan kanal) di kawasan Blok E dan Blok A Utara eks Proyek Lahan Gambut 1 Juta Hektar (PLG) dengan menggunakan alat berat excavator (Pengumuman Lelang, Tabengan, 20/06/11) mendapat penolakan dari para ahli dan praktisi Gambut Universitas Palangka Raya (UNPAR) dan mereka meminta rencana tersebut agar dibatalkan serta meminta pihak Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menghentikan kegiatan proyek KFCP yang merupakan kegiatan demonstrasi REDD apabila intervensi rehabilitasi hidrologi menggunakan alat berat (excavator) tetap dilaksanakan oleh pihak proyek.

Penolakan didasari atas pertimbangan ilmiah, teknis dan potensi dampak negatif secara ekologis, ekonomis dan sosial yang akan timbul, apabila rencana tersebut tetap dilaksanakankan oleh KFCP.

Secara ilmiah kegiatan rehabilitasi hidrologi dengan menutup kanal-kanal terbuka dengan memindahkan/menggunakan sisa materi bekas galian gambut yang tersedia pada tanggul kanal yang ada saat ini serta pemanfaatan bekas serasah kayu/pohon mati dengan menggunakan excavator, tidak didasari atas kajian dan pengalaman ilmiah yang cukup. Penerapan metode rehabilitasi hidrologi serupa memang pernah dilaksanakan oleh perusahaan swasta di Sumatera, namun tingkat keberhasilan dan kesuksesannya secara ilmiah belum dapat dibuktikan, lagi pula kondisi fisik dan ekosistem gambutnya relatif agak berbeda dengan yang ada di wilayah eks PLG.

Secara teknis penutupan kanal terbuka dengan menggunakan sisa volume materi gambut yang terdapat pada tanggul kanal, tidak akan mampu menutupi ruang kanal terbuka yang ada, karena ketersediaan materi gambut pada tanggul sudah sangat minimum, karena telah mengalami proses deplesi, dekomposisi dan hilangnya lapisan gambut akibat peristiwa kebakaran yang berulang di wilayah tersebut. Konsekwensinya, harus dilakukan penggalian materi gambut baru guna menutupi kekurangan materi tersebut, yang berarti kembali menerapkan gali kanal tutup kanal dengan excavator. Disamping itu, materi gambut yang tersisa pada tanggul kanal saat ini sudah mengalami proses pengeringan tak balik (irreversible shrinking), karena musim kemarau yang berulang, sehingga tidak akan efektif untuk menutup kanal terbuka yang ada, karena materi gambut yang demikian fungsi penyimpanan airnya sudah hilang. Selain itu, penggunaan sisa serasah dan kayu mati yang terdapat dilokasi, diperkirakan tidak akan banyak membantu karena ketersediaan volume juga sangat terbatas.

Penggunaan excavator di dalam kegiatan rehabilitasi hidrologi (penutupan kanal) di wilayah blok A Utara dan Blok E, diprediksi akan berdampak negatif secara ekologis, ekonomis dan sosial.

Secara ekologis, kemungkinan dampak negatif yang akan timbul antara lain:

Pertama, penggunaan excavator akan menyebabkan akserelasi pengamblesan (subsidence) dan pemadatan (peat compaction) tanah gambut yang menjadi jalur mobilisasi dan pergerakan excavator. Subsidensi dan pemadatan gambut akan berdampak negatif terhadap laju pelepasan carbon dan berpotensi mengganggu/menghambat proses regenerasi alami yang berarti menghambat sekuestrasi karbon;

Kedua, mobilisasi dan pergerakan alat berat (excavator) akan merusak vegetasi atau regenerasi alami species tumbuhan yang sudah tumbuh di wilayah blok A dan dan Blok E, baik yang sudah tumbuh diatas dan di sepanjang tanggul kanal maupun yang terdapat pada jalur kanal;

Ketiga, mobilisasi dan pergerakan excavator diperkirakan akan mengganggu keberadaan biota dan vegetasi perairan yang sudah mulai mengalami regenerasi dan pemulihan di kawasan blok E dan Blok A Utara.

Keempat, penggunaan materi bekas seresah dan kayu mati sebagai bahan timbunan untuk menutup kanal diperkirakan berpotensi untuk melepas karbon/biomasa yang tersimpan pada kayu mati (dead biomass) karena berpotensi untuk diambil/dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti kayu bakar atau kemudiaan terbakar;

Kelima, pemindahan sisa materi gambut dari tanggul kanal untuk menutup kanal diperkirakan berpotensi untuk meningkatkan laju sedimentasi sungai Mantangai dan sungai Kapuas karena pada wilayah yang akan dilakukan rehabilitasi hidrologi secara rutin mengalami banjir/genangan yang tinggi pada puncak musim hujan, sehingga diperkirakan materi gambut dan kayu mati akan banyak terbawa arus keluar ke wilayah hilir. Kondisi ini akan ikut memperparah kerusakan/polusi sungai Mantangai dan Kapuas yang pada gilirannya akan mengganggu ekosistem perairan pada kedua sistem DAS tersebut.

Secara ekonomis dan sosial, penggunaan alat berat seperti excavator di dalam kegiatan rehabilitasi hidrologi justru kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif antara lain:

Pertama, pendekatan rehabilitasi hidrologi yang bersifat capital intensive justru menegasi peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan KFCP. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip 3Es (effective, efficient & Equity) yang menjadi roh dalam implementasi kegiatan REDD; dan

Kedua, mobilisasi dan pergerakan alat berat excavator akan berpotensi menimbulkan gesekan dan konflik dengan masyarakat pemilik lahan setempat, karena mobilisasi alat berat akan berpontensi merusak tanaman/tumbuhan milik masyarakat lokal yang sudah tumbuh baik.

Tidak Menghargai Kearifan Teknologi Lokal

Penerapan teknologi rehabilitasi hidrologi dengan menggunakan alat berat seperti Excavator, justru dianggap tidak efektif dan efisien, sementara teknologi rehabilitasi hidrologi melalui sistem penabatan tradisional sudah dipraktekan baik oleh CIMTROP Universitas Palangka Raya maupun kelompok masyarakat di Kalimantan Tengah, dimana menunjukkan tingkat keberhasilan yang relatif tinggi dalam artian lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian program rehabilitasi hidrologi yang dijalankan dianggap tidak menghargai pengetahuan dan kearifan teknologi lokal yang sudah dipraktekan selama bertahun-tahun oleh tenaga ahli dan masyarakat lokal. KFCP justru mengandalkan teknologi asing dan padat modal yang belum tentu efektif dan efisien serta berpontensi berdampak negatif terhadap kawasan gambut.

Memperhatikan berbagai potensi dampak negatif yang akan ditimbulkannya, maka para ahli dan praktisi gambut Universitas Palangka Raya (UNPAR), merekomendaskan:

1. Agar rencana kegiatan rehabilitasi hidrologi dengan menggunakan excavator di wilayah blok A dan Blok E eks PLG dihentikan;

2. Agar Pemerintah Kabupaten Kapuas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat meneliti kembali apakah rencana kegiatan rehabilitasi hidrologi tersebut sudah ada rencana AMDAL atau tidak. Apabila sudah ada kajian AMDAL, maka kajian tersebut harus dilakukan penilaian kembali (reassessment);

3. Apabila rencana rehabilitasi hidrologis dengan menggunakan alat berat terus dilakukan, diminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kegiatan demontrasi REDD yang justru diperkirakan kontra produktif terhadap perlindungan gambut serta bertentangan dengann tujuan pengurangan dan pencegahan emisi karbon secara umum.

Palangka Raya, 21 Juni 2011.

Ttd,

Para Ahli dan Praktisi Gambut UNPAR

Dr. Ir. Suwido Limin, MS

Alue Dohong, M.Sc

Ir. Uras Tantulo, M.Sc

Dr. Darmae Nasir, MA

Dr. Yanetri Asi, SP,MP

Dr.Ir. Adi Jaya, MS

Tuesday, September 14, 2010

Comment: Fires in Russia and Indonesia

Published on The Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com)

The Jakarta Post | Tue, 08/31/2010 4:45 PM | readers forum
Aug. 24, p. 6: The recent heat waves and resulting fires in West and Central Russia were said to be the worst in Russian history. Indeed, this event corresponds with the fact that global temperature in 2010 have been the warmest on record, according to the US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). However, closer examination reveals that the outbreak of fire in Russia were similar to Indonesia’s experience — particularly in 1998 and 2006 — when peat land fires caused incidents of regional haze that affected other ASEAN countries. (By Sofiah Jamil, Singapore).

Your comments:
It seems quite funny to learn that a recommendation proposed by the author of the article above concerning the necessity to introduce a “Peat land Irrigation Initiatives” measure in order to combat peat land fires. I think the author has, to a certain extent, a limited understanding about one of the most important root causes of peat fires, which is over-drainage problems. Once peat lands are drained, there is a greater possibility for fire to occur as peat becomes drier and susceptible to combustion.
One proper strategy to resolve the over-drained peat lands is through keeping the ground water table and surface water levels as high as possible, especially during the dry season, so that the peat remains wet and humid making it difficult to ignite. A good measure to maintain the water table and surface water levels is through closing or block all open canals constructed in the peatlands.
A “closed dam” approach is well recognized as a proper technical measure to prevent peat lands from being drained to excess. The closed dam system is somewhat different to irrigation systems in terms of its function. The former is built in order to overwhelm water shortage, while, the latter is to release excess water storage from the system. Hence, proposing irrigation systems for combating fire in peatland seems to me has a contradictory to efforts restoring degraded peat lands. To reduce the occurrence of fires in peat lands simply involves stopping stop any kind of peatland drainage, including canals or ditch digging as well as stopping peat land conversion to other land uses.

Alue Dohong
Palangka Raya,
Central Kalimantan
— JP

Letter: The failed rice field project

Published on The Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com)

The Jakarta Post | Thu, 08/26/2010 5:20 PM | readers forum
I personally welcome the policy on banning of peatland conversion (“Govt says no to converting peatland into plantations”, Aug. 23) to other land uses and I do hope the government is serious and consistent with its policy.
However, apart from banning the conversion of natural peat swamps and forests, I strongly urge the central government to pay serious attention and to implement serious efforts in rehabilitating and restoring the former One Million Hectares Peatland Project in Central
Kalimantan (the so-called ex- Mega Rice Project).
As the central government was the creator of this terrible project, they must take responsibility to rehabilitate and to restore this degraded ecosystem. The ex-Mega Rice Project has created huge economic, sociocultural and environmental negative impacts to the local people for more than 10 years and the central government has
done little on the ground to resolve these problems.
If the Indonesian government will adhere to its commitment to reduce CO2 emission up to 26 percent by the year 2020, about half of this target can be achieved just from dealing with the ex-Mega Rice Project.
With regard to the criteria of peat conservation based on the depth of the peat, the regulation needs to be revised, as this criterion is scientifically unjustified and awkward. The proper criteria are dependent on the type of subsoil underneath the peat. Although the peat depth is just half a meter, for example, the subsoil underneath constitutes a sand layer, thus we need to protect this kind of peatland; otherwise we will create a new desert should we convert it.
As for the government policy on ecosystem restoration, with particular reference to the peatland issue, if this policy is applied to the peat swamp ecosystem, it will create a new problem. Ecosystem restoration only applies to land with production forest status, not with conservation and protection status, which means that ecosystem restoration is intended for increasing forest production in the future e.g. timber. If we promote the ecosystem restoration approach within the peatland/peat swamp forest ecosystem, it will in jeopardize all our efforts to protect the peat swamp forests in the future. It is better to do nothing on the peatland/peat swamp forest ecosystem, if we think of what the policy would really mean.

Alue Dohong
Palangka Raya, Central Kalimantan
— JP

Letter: REDD governance

The Jakarta Post | Fri, 08/06/2010 4:53 PM | readers forum
This is a comment on an article titled “Untangling the web of REDD governance, (The JakartaPost, Aug. 3, p. 22).
Establishment of a special REDD+ council to me seems quite narrow-minded and pointless. Why not focus our efforts to empower the current institution setting, for instance, focusing on the DPNI (National climate change council) to become stronger, the Designated National Authority for handling climate change mitigation, and adaptation efforts including the REDD+ initiative as part of its governance role and responsibility.
One strategic step forward to empower the DNPI as a strong DNA is through strengthening the current “Presidential Decree” rule basis into higher ones such as a Government Regulation (PP) or even an act (UU), which puts a clear and strong mandate, and authorities and responsibilities on them to handle and manage all initiatives on the climate change issue including through a market-based mechanism such as REDD+.

Alue Dohong
Palangkaraya, Central Kalimantan

Sunday, July 05, 2009

SERIUSKAH PEMERINTAH PUSAT MEMBANGUN KALIMANTAN TENGAH?

Oleh: Alue Dohong

Pertanyaan sebagaimana judul tulisan ini mungkin terbesit dalam setiap benak warga masyarakat Kalimantan Tengah, dan pertanyaan tersebut terkesan sangat wajar untuk diungkapkan mengingat Provinsi dengan pamor kepemilikan dan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah ternyata tidak linear dengan kemajuan dibidang infrastruktur pembangunan (jalan, listrik, pelabuhan dan lain-lain) dan kondisi sosial ekonomi khususnya angka kemiskinan yang masih relatif tinggi kendati trend penurunan terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Untuk melihat sejauhmana keseriusan Pemerintah Pusat dalam membangun Provinsi Kalimantan Tengah, tentu kita dapat menelusuri lewat beberapa kebijakan dan proggram pembangunan yang pelaksanaan maupun pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, untuk dijadikan indikator dalam mengukur kadar keseriusan tersebut. Pada kesempatan ini, keseriusan tersebut mari kita nilai bersama melalui empat kebijakan dan program yang dianggap monumental dan signifikan dampaknya bagi keseluruhan masayarakat Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

Pertama, penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Sudah hampir dua tahun sejak penyampaian usulan revisi ke Pemerintah Pusat, RTRWP masih belum tuntas hingga kini. Penulis masih ingat pada saat kunjungan Presiden SBY ke Palangka Raya awal tahun 2008, beliau sendiri berjanji akan mengecek dan menanyakan langsung ke Menteri Kehutanan penyelesaian revisi RTRWP Kalimantan Tengah dan berjanji bahwa RTRWP akan diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kenyataannya sudah satu tahun berlalu sejak janji tersebut diucapkan penyelesaian RTRWP justru tidak kunjung tiba. Kalaupun keterlambatan penyelesaian tersebut karena ada banyak persoalan yang mengganjal, mestinya Pemerintah Pusat pro aktif untuk mencari jalan penyelesaiannya sehingga tidak terkatung-katung seperti saat ini. Implikasi stagnannya penyelesaian RTRWP ini adalahnya mandegnya berbagai kebijakan dan program pembangunan di Kalimantan Tengah yang langsung dan tidak langsung terkait dengan ketataruangan. Keadaan ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Pusat dengan sengaja menghambat akserelasi pembangunan di Kalimantan Tengah, disaat semangat dan geliat pembangunan Kalimantan Tengah sedang tinggi-tingginya.

Kedua, pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2007 tentang percepatan revitalisasi dan rehabilitasi eks Proyek Lahan Gambut 1 juta hektar. Kita patut prihatin sekaligus sedih membaca dan mendengarkan berita di berbagai media cetak dan eletronik dalam minggu-minggu terakhir, ternyata komitmen pembiayaan Pemerintah Pusat terhadap implementasi INPRES tersebut masih dibawah 10%, padahal INPRES ini sudah memasuki tahun ke-tiga dan dengan tengat waktu tersisa kurang lebih dua tahun rasanya sangat mustahil dan tidak masuk akal bahwa Pemerintah Pusat akan mampu merealisasikan janjinya sebagaimana terdapat pada INPRES tersebut. INPRES No. 2 tahun 2007 di-ibaratkan sebagai macan kertas, karena Instruksi Presiden justru tidak dilaksanakankan dan diabaikan oleh Departemen terkait yang diperintahkan dalam instruksi ini. Implikasi negatif terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan akan terus dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah yang ada di wilayah tersebut dengan ketidakseriusan Pemerintah Pusat menyelesaikan persoalan di eks PLG.

Ketiga, penyelesiaan trans Kalimantan Poros Selatan. Pemerintah pusat pernah berjanji bahwa trans Kalimantan Poros Selatan akan tuntas pada tahun 2009 dengan kualitas standard jalan nasional. Namun kenyataannya hingga kini masih banyak segmen atau bagian ruas jalan pada trans Kalimantan Poros Selatan yang masih dalam kondisi memprihatikan dan belum memenuhi standar kualitas jalan nasional. Penyebab utamanya tidak lain adalah komitpen pendanaan pusat yang masih kurang terhadap penyelesaian jalan tersebut. Implikasi negatif keterlambatan penyelesaian trans Kalimantan Poros Selatan tersebut tentu akan menghambat laju distribusi barang dan jasa serta manusia yang pada gilirannya akan memperlambatkan akserelasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah.

Keempat, program pasokan energi listrik. Ironis memang, Pulau Kalimantan dengan julukan lumbung energi nasional justru kekurangan pasokan tenaga listrik dimana-mana dan bagi masyarakat Kalimantan Tengah mati-hidupnya listrik sudah merupakan rutinitas biasa, padahal setiap detik, menit, jam sumberdaya alam (termasuk batubara) terangkut keluar dari provinsi ini. Ketidakseriusan Pemerintah Pusat untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik khususnya di Kalimantan Tengah, misalnya, tergambar dengan terbengkalainya penyelesaian proyek pembangunan PLTU di Buntoi, Pulang Pisau seperti yang terungkap dalam pemberitaan di media masa dua minggu terakhir. Rasanya mustahil akan terwujud janji Pemerintah pusat bahwa PLTU tersebut akan selesai tahun 2009 ini.

Bercermin pada keempat indikator program pemerintah pusat yang dilaksanakan di bumi Tambun Bungai seperti diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat masih sebatas kaya janji tetapi miskin bukti dalam membangun Kalimantan Tengah secara serius.

Saturday, May 23, 2009

Membangun Relasi dan Respek dengan Alam dan Lingkungan (Perspektif Budaya Suku Dayak)

Oleh: Alue Dohong

Tabu (pantangan) untuk menebang pohon atau membunuh binatang tertentu sangat dikenal dalam struktur masyaralat Suku Dayak Kalimantan Tengah. Misalnya ada binatang yang wujud dan bentuk fisik yang aneh dan diluar kewajaran dilarang untuk dibunuh, karena diyakini hewan merupakan perwujudan dari roh-roh atau mahkluk gaib. Sebagai contoh, ditemukan kijang yang badannya berukuran besar atau rusa yang punya bentuk lain maka tidak akan dibunuh.

Dari perspektif ekologis, tindakan pelarangan (tabu) tersebut merupakan wujud pengangkuan budaya Dayak tentang perlunya melakukan perlindungan terhadap satwa/binatang yang sudah langka (extinct) dan memiliki keragaman hayati sehingga keberadaannya tidak akan punah.

Selanjutnya pohon Beringin (lunuk bahasa dayak) yang besar dan warna kulitnya kemerah-merahan tidak boleh ditebang karena diyakini pohon tersebut sebagai tempat tinggal (bersemayam) roh-roh halus. Apabila seseorang melakukan penebangan terhadap pohon beringin tersebut maka dia akan mendapat “madi” atau terkontaminasi kemarahan roh halus penunggu pohon beringin tersebut sehingga orang itu dipercaya akan jatuh sakit dan tidak jarang membawa pada kematian. Kalau pun pohon lunuk (beringin) mau ditebang, maka biasanya harus minta ijin dulu dengan roh penunggu pohon tersebut. Hal yang sama dengan penebangan pohon ulin tidak sembarangan dilakukan karena dianggap keramat atau berharga khususnya di suku Dayak Kadorih/Dohoi/Ot Danum (Rini, 2005), apabila ada yang melannggarnya diyakini akan jatuh sakit/demam. Tindakan pelarangan (tabu) ini dari aspek konservasi dapat dilihat sebagai upaya perlindungan atau pengawetan terhadap pohon-pohon yang dianggap penting dari sisi konservasi, karena pohon beringin misal merupakan tempat bersarang berbagai burung, ular, semut dan lain-lain.

Relasi kuat antara Suku Dayak dengan alam sekitarnya ditandai dengan konsep dahiang atau alamat/pertanda baik atau buruk (Riwut, 2007). Dahiang merupakan tanda alamat/peringatan bagi Suku Dayak yang disampai lewat gerakan atau suara jenis burung atau hewan tertentu. Peringatan disampaikan pada saat akan hendak melaksanakan kegiatan perang, perjalanan dan lain-lainnya. Kelompok avifauna (burung) yang biasanya dianggap penyampai pesan (messenger) antara lain elang, burung hantu, burung pantis, burung kaut, sedangkan binatang umumnya rusa, kijang, dan kacil.

Konsep dahiang sangat relevan dengan usaha proteksi satwa dalam teori konservasi modern, karena Suku Dayak sangat jarang melakukan kegiatan perburuan terhadap jenis burung yang dianggap penyampai alamat/pertanda (messenger).Memperhatikan praktek kearifan lokal Suku Dayak yang direpresentasikan lewat berbagai konsepsi tindakan ritual, religius dan lain-lain seperti diuraikan diatas, maka nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan budaya tersebut dapat menjadi modal sosial dan pendukung bagi pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kearifan Lokal Dayak dalam Perlindungan Flora dan Fauna Endemik

Oleh: Alue Dohong

Di dalam kehidupan masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah usaha dan upaya konservasi dan perlindungan terhadap sumberdaya alam beserta dengan keanekaragamannya sudah dipraktekkan secara turun temurun bahkan boleh dikatakan lahir bersamaan dengan kehadiran peradaban suku Dayak itu sendiri. Citra Manusia yang bercirikan sosio religio magis dalam fikrian orang Dayak, pada gilirannya melahirkan sikap dan perilaku yang religius dalam bentuk praktek pengelolaan sumberdaya hutan secara arif dan bertanggung jawab.

Konsepsi konservasi dan perlindungan flora dan fauna pada Suku Dayak dapat ditelusuri melalui penggunaan berbagai terminologi seperti Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, Pukung himba dan lain-lainnya. Makna terminologi dan relevansinya dengan usaha dan upaya konservasi modern diuraikan sebagai berikut:

Tajahan

Tajahan merupakan suatu lokasi yang dikeramatkan oleh Suku Dayak khususnya yang beragama Kaharingan. Dilokasi tajahan didirikan rumah berukuran kecil sebagai tempat untuk menaruh sesajen sebagai tanda persembahan kepada roh-roh halus yang bersemayam ditempat itu. Rumah kecil tersebut biasanya disertai dengan beberapa patung kecil yang merupakan simbol atau replika dari anggota keluarga yang sudah meninggal dan roh orang meninggal tersebut diyakini berdiam dalam patung-patung kecil tersebut sehingga tidak mengganggu anggota keluarga yang masih hidup.

Lokasi tajahan biasanya pada kawasan hutan yang masih lebat dan terkesan angker dan sebab itu biasanya pada lokasi tempat tersebut dilarang melakukan aktivitas manusia seperti menebang hutan, berburu dan lain-lainnya. Konsep tajahan sangat relevan dengan kegiatan konservasi karena didalamnya terdapat aspek perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati.

Kaleka

Kaleka merupakan daerah peninggalan nenek moyang Suku Dayak jaman dahulu kala yang biasanya ditandai dengan adanya bekas tiang-tiang rumah betang/rumah panggung, pohon-pohon besar dan berumur tua seperti durian, langsat dan sebagainya. Lokasi tersebut umumnya dipelihara dan dilindungi oleh pihak keluarga secara turun temurun sebagai harta waris yang peruntukan dan pemanfaatannya (misal mengambil buah-buahan) untuk kepentingan bersama (common property). Dari perspektif konservasi ekologis, kelaka dapat dipandang sebagai gudang plasma nuftah (genetic pool).

Sepan-Pahewan

Sepan-pahewan merupakan tempat sumber mata air asin dimana binatang-binatang seperti rusa, kijang, kancil dan lain-lain meminum air asin sebagai sumber mineral. Dalam bahasa Dayak Kenyah sepan-pahewan disebut dengan istilah Sungan. Lokasi sepan-pahewan merupakan tempat perburuan Suku Dayak untuk memenuhi kebutuhan hewani dan oleh sebab itu lokasi tersebut umumnya selalu dipelihara dan dilindungi. Perlindungan lokasi sepan-pahewan sangat relevan dengan konsepsi perlindungan satwa pada konservasi modern.

Pukung Himba

Pukung himba adalah bagian dari kawasan hutan rimba yang dicadangkan untuk tidak ditebang/dieksploitasi karena fungsinya sebagai lokasi untuk pemindahan roh-roh halus (Gana dalam bahasa Dayak Ngaju) dari daerah/kawasan yang akan dijadikan ladang.

Setiap kaum peladang Suku Dayak di Kalimantan Tengah memahami betul bahwa di dalam kegiatan pembukaan ladang, harus ada kawasan hutan yang harus dicadangkan sebagai tempat untuk memidahkan roh-roh penunggu (gana) yang bermukim pada lokasi yang akan dijadikan ladang ke lokasi baru yang dalam bahasa Dayak Ngaju sering disebut dengan pukung himba. Ciri-ciri daerah yang dijadikan pukung himba umumnya wilayah yang berhutan lebat dan berumur tua dengan diameter vegetasi kayu rata-rata berukuran relatif sangat besar, belum banyak terjamah oleh kegiatan manusia dan banyak dihuni oleh satwa liar. Hutan yang berumur tua dengan ukuran kayu besar dan terkesan sangat angker dipercayai sebagai tempat yang disenangi roh-roh (gana) untuk tempat bermukim.

Keberadaan dan konsep pukung himba dari perspektif konservasi merupakan usaha pelestarian kawasan hutan beserta dengan keanekaragaman hayati didalamnya.

Kearifan Konservasi dalam Sistem Perladangan Suku Dayak

Oleh: Alue Dohong

Sistem perladangan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Suku Dayak dan bahkan dapat dikatakan sistem perladangan merupakan identitas kunci yang dimiliki Suku Dayak Kalimantan Tengah. Sistem perlandangan yang dilaksanakan oleh Suku Dayak ternyata mengandung nilai-nilai ritual dan religi serta selaras dengan prinsip-prinsip konservasi modern.

Nilai ritual dan religi dalam sistem perlandangan dapat ditelusuri lewat kegiatan pencarian calon lokasi ladang, cara pembakaran, cara pemanen dan sebagainya. Dalam menentukan calon lokasi ladang suku Dayak terlebih dahulu melakukan ritual khusus dan kontemplasi (tenung). Ritual dan kontemplasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh petunjuk dan ijin dari roh-roh (gana) yang mendiami hutan yang akan dijadikan calon lokasi ladang apakah daerah tersebut boleh atau tidak dijadikan lokasi ladang (Rini, 2005, Nugraha, 2005, Bila, 2005, Hartatik, 2005). Jawaban boleh atau tidak dapat disampaikan oleh roh-roh salah satunya melalui pertanda gerakan dan suara binatang (burung, rusa dan lain-lain).

Pada suku Dayak kadorih/Dohoi, misalnya, didalam mencari calon tempat berladang dikenal suatu tempat yang disebut Dahiyang (Rini, 2005) yang artinya Iblis atau roh halus melarang tempat tersebut dijadikan lokasi ladang. Ciri-ciri dari tempat yang berdahiyang antara lain: i) bunyi burung atih berbunyi tit (hanya satu kali) berarti tidak boleh berladang disitu; ii) suara elang menangis atau seperti suara menagis; dan iii) tanah lengket di parang yang menunjukkan lokasi tersebut tidak subur. Selanjutnya, dalam membuka lokasi ladang pun suku Dayak tidak melakukan secara serampangan, terlebih dahulu dilakukan upacara memindahkan mahkluk halus penunggu hutan atau pohon-pohon yang akan dijadikan lokasi ladang ke tempat lain lewat media darah ayam, telur dan beras (Rini, 2005).

Cara pembakaran ladang yang dipraktekkan suku Dayak di Kalimantan Tengah juga mengandung unsur pencegahan terhadap pembakaran. Misal, pertama, pembakaran umumnya dilakukan tengah hari saat panas terik mencapai puncaknya dan angin tidak bertiup kencang, hal ini mengandung makna bahwa saat panas terik memuncak maka materi pembakaran akan cepat habis dan tidak menimbulkan asap dalam waktu lama, angin tidak bertiup kencang, sehingga tidak rawan menimbulkan kebakaran tak terkendali; kedua, kegiatan pembakaran dilakukan berlawanan dengan arah angin, mengandung makna agar api tidak menyebar secara cepat yang dapat berakibat kebakaran tidak terkendali; dan ketiga, sebelum pembakaran dilakukan biasanya di sekeliling ladang yang berbatasan dengan hutan bisayanya dibersihkan terlebih dahulu, ini merefleksikan konsep sekat bakar (fire break system) sudah berlaku di struktur kehidupan Suku Dayak.

Dalam melakukan kegiatan penugalan (penanam padi ladang), biasanya para peladang melihat pertanda (dahiang) yang dipresentasikan lewat media suara burung atau melihat tanda bintang dilangit. Suara burung dapat dijadikan pedoman atau keputusan perlu atau tidak dilaksanakan penugalan pada saat itu.

Sistem perladangan menurut pandangan para ahli elogis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi dan pertanian secara berkelanjutan dengan kondisi tertentu (Kathy Mackinnon, 2000). Konsep daur ulang perladangan melalui sistem bera secara ekologis mendorong hutan subur secara berkelanjutan (Edi Petebang dalam Bila, 2005). Praktek perladangan berpindah umumnya melestarikan tanah dan memungkinkan tanah untuk pulih menjadi subur kembali dan umumnya lebih dapat mengawetkan lingkungan dari pada kegiatan perambahan hutan (Kathy Mackinnon, 2000).

Karena itu perlu dibedakan antara sistem perladangan berpindah (swidden agriculture) dengan sistem perambahan hutan (forest pioneer farming system). Sistem yang terakhir inilah sebetulnya yang menjadi biang kerok kehancuran hutan karena tidak dilakukan dengan prinsip-prinsip perladangan yang sebenarnya dan umumnya dilakukan oleh orang-orang atau badan yang kurang memahami budaya Dayak dalam perladangan.

Namun perlu diingat bahwa sistem perladangan berpindah bukanlah suatu sistem yang statis, melainkan sistem yang dinamis yang juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial ekonomi, budaya dan teknologi yang terjadi serta perlu memperhatikan batasan waktu dan ruang yang ada. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan ruang kegiatan ekonomi (kawasan hutan) yang semakin sempit, maka praktek perladangan perlu untuk mengadaptasi diri. Sistem rotasi perladangan dengan bera yang dulunya antara 8-15 tahun, sekarang dalam prakteknya sudah sulit diterapkan karena semakin sempitnya kawasan hutan yang tersisa akibat konversi untuk kegiatan lain seperti perkebunan, pertanian dan lain-lain.

Penggunaan media tanda-tanda alam dan suara serta gerakan binatang (burung, rusa, dll) dalam kegiatan perladangan menggambarkan hubungan dan ketergantungan simbiosis mutualisme antara Suku Dayak dengan alam sekitarnya. Karenanya, sudah dapat dipastikan bahwa Suku Dayak akan selalu menjaga dan memilhara hubungan baik tersebut dalam rangka mempertahankan dan keberlanjutan kegiatan perladangan yang bukan saja menjadi salah satu sistem produksi pertanian melainkan juga sekaligus sebagai identitas suku Dayak. Dari persepktif konservasi, pengunaan media gerakan atau suara burung merepresentasikan pesan perlunya melestarikan satwa liar beserta dengan ekosistemnya. Kehancuran dan kepunahan satwa liar beserta dengan ekosistemnya berarti sama dengan penghancuran dan peniadaan budaya Suku Dayak itu sendiri.

Friday, May 15, 2009

Tabat, Penyelamat Lahan Gambut

Sumber: Harian Kompas, Jumat, 25 April 2008 | 00:19 WIB
Oleh Try Harijono dan C Anto Saptowalyono

Suasananya sangat berbeda. Kawasan di sekitarnya sangat sejuk dan serba hijau oleh pepohonan. Padahal, sekitar lima tahun lalu, kawasan eks Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah sangat panas, gersang, dan nyaris tak ada pepohonan. Hanya ilalang yang tumbuh di kawasan itu.

Perubahan drastis itu tidak terlepas dari dibuatnya sejumlah tabat, yang membendung kanal-kanal. Tabat adalah istilah Dayak untuk menyebut bendungan yang terbuat dari kayu. ”Istilah ini lebih populer di sini dibandingkan istilah bendungan,” kata Alue Dohong, Koordinator Wetland International Site Kalimantan, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memelopori pembangunan tabat.

Gara-gara Orde Baru

Pembangunan tabat itu dilakukan karena keprihatinan akibat rusaknya lingkungan di sekitar Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar. Proyek kontroversial yang dibangun semasa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto ini awalnya dimaksudkan untuk mencetak sawah sejuta hektar di kawasan gambut. Gambut adalah hamparan yang terbentuk dari hasil pelapukan bahan organik seperti serasah daun, ranting dan akar pohon yang membusuk. Sifat gambut seperti busa, yakni menyerap dan menyimpan air.

Proyek ambisius PLG Sejuta Hektar dibangun dengan mengorbankan pepohonan hutan gambut di empat daerah, yakni Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, dan Kota Palangkaraya. Untuk pencetakan sawah baru itu dibuat kanal-kanal atau saluran air yang lebarnya 10-28 meter. Harapannya, air Sungai Barito, Kapuas, dan Sungai Mentangai yang berada di sekitar PLG Sejuta Hektar masuk melalui kanal dan mengairi sawah di sekitarnya.

Namun, perhitungan di atas kertas itu meleset jauh. Bukan air sungai yang masuk ke kawasan gambut, justru sebaliknya. Karena salah perhitungan, kawasan PLG Sejuta Hektar justru posisinya lebih tinggi dari permukaan ketiga sungai itu. Akibatnya, gambut yang menyimpan banyak air, secara perlahan-lahan airnya terkuras dan mengalir ke tiga sungai itu. Lahan gambut pun kekeringan dan sering terjadi kebakaran.

”Padahal, jika gambut terbakar akan sangat banyak mengeluarkan asap karena ibaratnya seperti ranting basah yang terbakar,” kata Alue Dohong.

Saat proyek itu dihentikan seiring tumbangnya rezim Orde Baru, yang tersisa hanyalah pohon-pohon yang tumbang dan mengering, ilalang yang tumbuh tinggi, serta kanal yang telantar dan mengering. Tidak tanggung-tanggung, kanal yang sudah dibangun dan telantar ini panjangnya sekitar 4.500 kilometer! Lebih dari empat kali panjang Pulau Jawa.

Membangun tabat

Tabat merupakan salah satu solusi untuk merestorasi kawasan gambut yang sudah telanjur rusak. Cara pembuatannya sederhana, tabat dibangun dari jajaran gayu galam (Meulaluca cajuputi) berdiameter sekitar 20 sentimeter. Untuk memperkuat dari terjangan air, di belakangnya ditumpuk karung berisi tanah liat.

”Membawa tanah liat ke tengah kanal ini tidak mudah karena lokasinya sangat jauh,” kata Alue. Karena itulah tidak heran biaya membangun tabat sangat mahal, Rp 60 juta-Rp 120 juta per unit.

Ketika tabat sudah dibangun dan air mengalir lewat kanal, air tertahan di tabat. Semakin lama, permukaan air semakin tinggi dan meresap ke kawasan di sekitarnya. Lahan gambut pun basah dan menyerap air. Persis seperti busa untuk pencucian mobil yang menyerap air.

Di sepanjang kanal, permukaan air pun semakin tinggi hingga 2 meter. Wetlands International punya cara jitu agar masyarakat sekitar mendapat keuntungan dari kehadiran tabat. Masyarakat secara berkelompok (jumlahnya 10 orang per kelompok) diberi modal Rp 20 juta-Rp 30 juta untuk memelihara ikan di keramba-keramba sepanjang kanal. Karena keramba membutuhkan air, otomatis masyarakat pun akan menjaga kekokohan tabat.

Ada pula masyarakat yang menanam pepohonan, sayuran, dan buah-buahan di sekitar kanal yang gambutnya sudah basah kembali. Karena gambut sudah basah, kebakaran lahan gambut pun sekarang sudah jauh berkurang.

Di sisi lain, justru pepohonan seperti jelutung (Dyera costulata), blangiran, prupuk, dan rasau yang dipelihara masyarakat tumbuh sumbur. Kawasan PLG Sejuta Hektar pun mulai hijau kembali. Kanal yang penuh air juga menjadi tempat hidup sejumlah ikan lokal seperti kapae, pepuyu, dan haruan atau gabus.

Sejak tahun 2004 hingga 2007 sudah 20 tabat yang dibangun di blok A utara kawasan PLG Sejuta Hektar. Setidaknya sudah 20.000 hektar kawasan yang basah, terairi, dan pulih kembali. Masih sedikit memang jika dibandingkan dengan luas kawasan PLG Sejuta Hektar yang rusak. Namun, langkah yang ditempuh sudah benar.

Kepala Badan Pengelola dan Pelestari Lingkungan Hidup Daerah Kalteng Moses Nicodemus menuturkan, tabat merupakan salah cara yang saat ini diadopsi untuk merehabilitasi lahan gambut yang telanjur rusak.

”Pembuatan tabat untuk sementara difokuskan ke kawasan PLG. Diharapkan ini bisa menjadi percontohan untuk merehabilitasi gambut yang rusak di daerah lain,” kata Moses.

Maklum, Kalteng merupakan daerah gambut yang sangat luas. Dari sekitar 8,8 juta hektar lahan gambut di Tanah Air dengan ketebalan lebih dari 2 meter, sekitar 3,1 juta hektar di antaranya berada di Kalteng

Tuesday, April 21, 2009

IKON: Kalimantan Home

Sumber: IKON TV, the Netherlands,1 July 2007; 22:50
by Paul Rosenmoller

In Zuid-Oost Azië, met name in Maleisië en Indonesië, vindt een enorme CO2-ramp plaats. Grote veengebieden vallen hier ten prooi aan ontbossing. Het hout is zeer geliefd en op de lege velden worden oliepalmplantages gevestigd. Het gevolg van de ontbossing is dat het waterpeil in deze gebieden drastisch daalt. Daardoor komt de CO2, die van nature in het veen zit opgeslagen, vanzelf vrij. En dat gebeurt in zulke gigantische hoeveelheden, dat Indonesië hierdoor wereldwijd op de 3e plaats van CO2-uitstotende landen staat, terwijl het zónder de uitstoot uit de veengebieden op de 21e plaats zou staan. Acht procent van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ontginning van de veengebieden.

Paul Rosenmöller praat in een van de zwaar gehavende gebieden onder meer met natuurbeschermer Willy Smits. ‘Je ziet of ruikt het niet, maar we lopen nu in dichte CO2-dampen. Er vindt hier een natuurramp van ongekende omvang plaats’, vertelt Smits. De overheid is zich bewust van de ernst van de situatie en neemt maatregelen, die worden tegengewerkt door corruptie. Rijken uit de stad voorzien teams van arme arbeiders in de dorpen van kettingzagen. Die zien in de weliswaar illegale maar goed lonende houtkap een mogelijkheid om aan hun arme bestaan in het oerwoud te ontsnappen. Smits leidt Rosenmöller ook rond in een opvang voor orang-oetangs, die door het kappen van de bossen hun natuurlijke leefomgeving zijn kwijtgeraakt. De dieren komen zwaar ondervoed en ziek binnen. Smits: ‘Voor de oliepalmplantages worden de wouden met de grond gelijk gemaakt. Voor de orang-oetangs blijft er niets anders over dan op de kale vlakte rond te scharrelen en zich te voeden met de scheuten van de jonge plantjes.’
Rosenmöller bezoekt met Alue Dohong, onderzoeker van Wetlands International Indonesia het ‘Mega-rice’ project, in 1994 opgezet door de overheid om in grote gebieden op Kalimantan rijstvelden aan te leggen. ‘De veenbodem is daar absoluut niet geschikt voor. Je vernietigt het veen ermee. Maar de regering heeft niet bij de kwetsbaarheid van dit ecosysteem stilgestaan.’ legt Dohong uit, terwijl hij over de dorre velden uitkijkt waar niets meer op wil groeien. Ze gaan ook kijken bij een oliepalmplantage, die er op het eerste gezicht juist groen en gezond uitziet. Maar schijn bedriegt.

Met de Indonesische minister van milieu Witoelar praat Rosenmöller over de maatregelen die de Indonesische overheid neemt om de milieuramp een halt toe te roepen. Uit dat gesprek wordt duidelijk, dat het probleem de mogelijkheden en de verantwoordelijkheden van deze regering overstijgt. ‘Zonder hulp van de internationale gemeenschap kunnen we het tij niet keren’, aldus Witoelar.

Interviews en presentatie: Paul Rosenmöller; research: Lotje Dercksen, Marjolein Schut, Renate Megens; productie: Marie-Louise van Agtmael, Pauline Veltman; camera: Peter van der Linden, Tijn van Neerven; geluid: Geert Poelgeest; montage: Floor Rodenburg; samenstelling en regie: Hans Hermans en Martin Maat; eindredactie: Christof van Basten Batenburg.

Smoke shrouds green scheme

Jakarta correspondent Stephen Fitzpatrick | November 24, 2007
Sumber: Article from:The Australian


PICTURE this: a government so arrogant, so hubris-bloated that it is prepared to wipe out a million hectares of virgin rainforest to plant rice, despite warnings from scientists that, apart from the grave ecological damage, less than 30 per cent of the area is even suitable for growing the staple crop.

Such a monumental act of stupidity and greed indeed happened in southern Central Kalimantan. The project was the brainchild of pride-filled dictator Suharto, desperate in the mid-1990s to reverse Indonesia's rice deficit that required imports and ready to go to any lengths suggested by cronies and rapacious family members to do it.

Not a single crop was reaped from what was known as the mega-rice project: at least none that would suffice for an evening meal. Plenty of valuable timber ended up as pure profit in the pockets of Jakarta's super-wealthy, however, as the rainforests that once soaked up carbon dioxide were stripped of their bounty, mostly for overseas sale.

Now supporters of the post-Suharto reformasi administration, including Australia, are scrambling to allocate money to redress the fiasco and get some climate-change runs on the board, but grave questions remain over how much of the damage can be undone.

By digging more than 4600km of channels connecting two large rivers that flowed into the Java Sea to the south of Central Kalimantan province and draining the peat-rich rainforest swamp on which the region's delicate ecosystem relied, Suharto's engineers created a catastrophe that scientists say could take several generations to reverse.

"At least 50 years in the least affected areas and hundreds of years in most of it," explains agronomist Suwido Limin. "The hydrographic situation here was changed completely and the peat became extremely sensitive to fire."

The project's aims, in a misguided attempt to produce a wet-rice cultivation system on cleared peatland, ignored the fact the rivers are lower than the rainforest water table, which rises and falls according to the monsoonal cycle. For wet irrigation, the water source needs to be at least as high as the paddy fields. The new canal system, although designed as an irrigation network for the entire area that could flood paddy fields during crop growth and drain them at harvest time, flows only in one direction: out to sea.

It is impossible to re-flood the areas intended to host the rice crops at planting time. The peat - dense layers of partly decomposed vegetation, several metres deep - dried out and left the area useless for agriculture. Further, the project's other main intended effect - easing land shortage in Java, Madura and Sulawesi by offering agricultural space to thousands of people from those islands - failed completely, along with the harvest. The new arrivals then put greater pressure on existing food and other resources.

The only effective way to re-establish the peat, where that is possible at all, is to replant the land with appropriate rainforest species and to dam the canal network to isolate the forests once more from tidal fluctuation.

That's a project being championed by Suwido, Indonesia's foremost expert on peatland biodiversity who runs an international centre for peatland preservation at the University of Palangkaraya in Central Kalimantan's capital city.

It's significant that Suwido is a Dayak, the region's dominant ethnic group, which has historically had deep links to the land.

Indonesia's 90 million hectares of forests, which because of their ability to absorb CO2 play such a crucial role in the fight against global warming, are owned by the Government. It awards concessions to logging companies and plantation corporations, in particular those seeking to enter the lucrative palm oil market. Groups such as the Dayaks in Kalimantan, the Indonesian part of Borneo, are legally recognised as having stewardship over their traditional lands, which they typically harvest in sustainable fashion for a range of crops including coffee, rubber, rattan and various timbers. Now in many areas they are fighting back against the forest-clearing that, although it has been going on for decades, took off with the launch of Suharto's scheme in 1995 and has more recently hit warp speed with the palm oil boom, part of the race to produce viable biofuels.

These fuels are supposed to reduce dependence on fossil equivalents and thus tackle global warming head-on; but, ironically, the consensus is that Indonesia's ravaged peatlands and their consequent wildfires have made it the third largest emitter of greenhouse gases, after the US and China.

A UN report this year suggested that, at present rates, 98 per cent of the country's rainforest will be destroyed within 15 years. The possible extinction of fauna such as orang-utans and tigers is part of the price likely to be paid for global warming.

Alarmed at the prospect, some prominent Kalimantan figures, such as Dayak leader Stone Christopel Sahabu from Cempaga village, several hours north of Palangkaraya, have organised community resistance camps deep in what remains of their forests, armed with traditional weapons and prepared to repel bulldozers and oil palm plantation bosses.

"We'll do this until the end, until we get proper title to the land. Guarding the forests was our responsibility from the beginning," Stone warns from his comfortable village home, where he is helping his wife recover from an infected foot injury and his grandson from a bout of malaria.

"The forest is just as much my home as this is." An official government document gives the lithe and strong 74-year-old authority to take care of - but not ownership of - the nearby 10,000ha he has helped preside through for decades.

It took just one week last year for excavators to turn 6000ha of that land into a oil palm plantation, he says. Now he's trying to work out how to fight the invasion in the courts.

Activists such as Suwido and Stone could prove to be powerful allies for Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, who has hitched his car to the environmental train, the next station being the UN climate change conference in Bali starting on December 3.

At that meeting a successor to the Kyoto Protocol will begin to take shape. Indonesia, with vast natural resources but also expansive power needs, wants to be in for the ride. Australia does too, even though the crucial matter of developing nations signing up to binding targets is likely to derail significant progress, at least in the short term.

In March, Yudhoyono decreed that Central Kalimantan's devastated peatlands be "rehabilitated and revitalised".

The wreckage of the mega-rice project - halted by Suharto's successor B.J. Habibie in 1998 - had contributed several times already to the terrible forest fires that covered Indonesia, Singapore and Malaysia in thick smoke during subsequent dry seasons and almost caused diplomatic breakdowns between Jakarta and its northern neighbours.

The fires still burn during the midyear dry. They are especially rapacious because the metres-deep biomass becomes easily combustible once it dries out and the blazes are all but impossible to extinguish.

Only in the wet season, when heavy downpours can continue for hours on end, are fires really smothered. During the worst dry spells, the rich humus smoulders for months, reigniting spontaneously in the fierce heat and producing a pall thick enough to shut down airports and reduce visibility to a few metres.

Yudhoyono knows that tackling his country's rampant deforestation problem is the only way to gain international credibility on the environment, but he also has picked a contentious way of going about it, by joining the so-called Forest Eight group of nations - Brazil, Cameroon, Congo, Costa Rica, Gabon, Malaysia and Papua New Guinea - which want money for agreeing not to cut down certain parts of their rainforests. The concept is called avoided deforestation and it's based on the idea that these developing countries suffer a greater economic loss by keeping forest areas than by mining their wealth and turning the land over to plantations, mines and other industry.

Part of the deal will be a post-Kyoto agreement that brings rainforest-based greenhouse gas emission net cuts into the international carbon-trading regime.

And all of that is precisely where Yudhoyono's project to regenerate the dead peatlands of Central Kalimantan - and Australia's enthusiastic embrace of the plan - comes in.

Scientists believe peat in its natural state - centuries-old, partly decomposed organic matter deep in swampy forests - absorbs carbon dioxide, like trees. When the peat dries and burns, the dense smoke is accompanied by vast amounts of the stored carbon. Tackling that problem - or appearing to be doing so - adds clout on the climate change circuit.

Indonesian scientist Alue Dohong, of Wetlands International, stresses that peatland rehabilitation is not just an Indonesian problem "but a global one because even without the fires these dried-out peatlands are releasing 50 tonnes of carbon per hectare per year into the atmosphere".

The Australian Government's $30 million contribution to a projected $100 million government-industry Kalimantan Forests and Climate Partnership, to which BHP Billiton has signed up, aims to reforest, reflood and preserve peatland on the Indonesian part of huge Borneo island. Exactly how is not clear: even government officials admit the scheme's detail is still being ironed out and applications closed last week for a Jakarta-based project administrator, who will take up the post in February. However, if the project follows any of the methods of previous Indonesian government rehabilitation efforts, Suwido says, it will almost certainly be a complete waste of money, apart from the image boost for firms such as BHP Billiton, a huge miner in Kalimantan and across the region, as a result of their role in an ostensibly green scheme.

"I don't want a developed nation like Australia to spend all that money for nothing," the scientist explains, gesturing at maps in his office showing the destroyed region. "But if it's anything like what's happened in the past, then I'm really not certain all the money won't just go straight into officials' pockets." Suwido's main criticism is of projects that aim to plant a given number of trees but include no mechanism for measuring their survival rate.

"The Government plants trees, the people look at them and say, 'That's nice', and the trees die," he says, almost furious in his dismay at the lack of accountability still evident in Indonesia. "Then they measure the success of their project by how many trees they have handed out. But how many of those trees have done anything? They say, 'We've replanted so many hectares', but there might in the end be only one tree still living on each of those hectares."

The approach also takes no account of the porous system of oversight on logging and plantation concessions in Indonesia, notoriously rife with corruption and ripe for abuse. Even the country's dwindling national parks are not safe from the greased palms of officials eager for a little extra.

Ever the campaigner, Suwido and his small university centre's staff of 10 have been running a pilot project where villagers in degraded mega-rice districts near Palangkaraya are given a variety of selected trees - a native species of melaleuca, say, which produces a fast-growing timber suitable for building houses - then paid a small amount of money each quarter for every one that remains alive. If the tree dies, they get nothing.

Monitoring the results is labour intensive but economically far more efficient than the Government's schemes as they exist, Suwido argues. "The people feel like they are actually responsible for the trees, which is how they treated the forests before they were wiped out. But the Government (says it's) not interested, because (it's) already rehabilitated two million hectares. Well, show me how many trees are on those two million hectares."

Suryadi, a woman from the small village of Kalampangan where the pilot project is focused, says it is working better than she expected, enabling her to "plant vegetables, especially green beans, although it's not so good when it floods" (a result of the canal drainage system).

Suwido staff member Sahara Alim, one of the workers who helps monitor the several-hectare trial plots cared for by villagers such as Suryadi, is as vehement as his boss in support of the idea, taking Inquirer into the field to demonstrate the project at work.

"Look, mega-rice was never really about rice anyway," he says. "It was about looting the timber. And, frankly, palm oil is not much better. But this way people at least get to feel they have their land back. The local government does site surveys and rehabilitation projects in areas where they know there will be no scrutiny. They don't plant anything, they don't do anything.

"The people are sick of this fake rehabilitation, sick of being lied to."

Smoke shrouds green scheme

Jakarta correspondent Stephen Fitzpatrick | November 24, 2007
Sumber: Article from:The Australian


PICTURE this: a government so arrogant, so hubris-bloated that it is prepared to wipe out a million hectares of virgin rainforest to plant rice, despite warnings from scientists that, apart from the grave ecological damage, less than 30 per cent of the area is even suitable for growing the staple crop.

Such a monumental act of stupidity and greed indeed happened in southern Central Kalimantan. The project was the brainchild of pride-filled dictator Suharto, desperate in the mid-1990s to reverse Indonesia's rice deficit that required imports and ready to go to any lengths suggested by cronies and rapacious family members to do it.

Not a single crop was reaped from what was known as the mega-rice project: at least none that would suffice for an evening meal. Plenty of valuable timber ended up as pure profit in the pockets of Jakarta's super-wealthy, however, as the rainforests that once soaked up carbon dioxide were stripped of their bounty, mostly for overseas sale.

Now supporters of the post-Suharto reformasi administration, including Australia, are scrambling to allocate money to redress the fiasco and get some climate-change runs on the board, but grave questions remain over how much of the damage can be undone.

By digging more than 4600km of channels connecting two large rivers that flowed into the Java Sea to the south of Central Kalimantan province and draining the peat-rich rainforest swamp on which the region's delicate ecosystem relied, Suharto's engineers created a catastrophe that scientists say could take several generations to reverse.

"At least 50 years in the least affected areas and hundreds of years in most of it," explains agronomist Suwido Limin. "The hydrographic situation here was changed completely and the peat became extremely sensitive to fire."

The project's aims, in a misguided attempt to produce a wet-rice cultivation system on cleared peatland, ignored the fact the rivers are lower than the rainforest water table, which rises and falls according to the monsoonal cycle. For wet irrigation, the water source needs to be at least as high as the paddy fields. The new canal system, although designed as an irrigation network for the entire area that could flood paddy fields during crop growth and drain them at harvest time, flows only in one direction: out to sea.

It is impossible to re-flood the areas intended to host the rice crops at planting time. The peat - dense layers of partly decomposed vegetation, several metres deep - dried out and left the area useless for agriculture. Further, the project's other main intended effect - easing land shortage in Java, Madura and Sulawesi by offering agricultural space to thousands of people from those islands - failed completely, along with the harvest. The new arrivals then put greater pressure on existing food and other resources.

The only effective way to re-establish the peat, where that is possible at all, is to replant the land with appropriate rainforest species and to dam the canal network to isolate the forests once more from tidal fluctuation.

That's a project being championed by Suwido, Indonesia's foremost expert on peatland biodiversity who runs an international centre for peatland preservation at the University of Palangkaraya in Central Kalimantan's capital city.

It's significant that Suwido is a Dayak, the region's dominant ethnic group, which has historically had deep links to the land.

Indonesia's 90 million hectares of forests, which because of their ability to absorb CO2 play such a crucial role in the fight against global warming, are owned by the Government. It awards concessions to logging companies and plantation corporations, in particular those seeking to enter the lucrative palm oil market. Groups such as the Dayaks in Kalimantan, the Indonesian part of Borneo, are legally recognised as having stewardship over their traditional lands, which they typically harvest in sustainable fashion for a range of crops including coffee, rubber, rattan and various timbers. Now in many areas they are fighting back against the forest-clearing that, although it has been going on for decades, took off with the launch of Suharto's scheme in 1995 and has more recently hit warp speed with the palm oil boom, part of the race to produce viable biofuels.

These fuels are supposed to reduce dependence on fossil equivalents and thus tackle global warming head-on; but, ironically, the consensus is that Indonesia's ravaged peatlands and their consequent wildfires have made it the third largest emitter of greenhouse gases, after the US and China.

A UN report this year suggested that, at present rates, 98 per cent of the country's rainforest will be destroyed within 15 years. The possible extinction of fauna such as orang-utans and tigers is part of the price likely to be paid for global warming.

Alarmed at the prospect, some prominent Kalimantan figures, such as Dayak leader Stone Christopel Sahabu from Cempaga village, several hours north of Palangkaraya, have organised community resistance camps deep in what remains of their forests, armed with traditional weapons and prepared to repel bulldozers and oil palm plantation bosses.

"We'll do this until the end, until we get proper title to the land. Guarding the forests was our responsibility from the beginning," Stone warns from his comfortable village home, where he is helping his wife recover from an infected foot injury and his grandson from a bout of malaria.

"The forest is just as much my home as this is." An official government document gives the lithe and strong 74-year-old authority to take care of - but not ownership of - the nearby 10,000ha he has helped preside through for decades.

It took just one week last year for excavators to turn 6000ha of that land into a oil palm plantation, he says. Now he's trying to work out how to fight the invasion in the courts.

Activists such as Suwido and Stone could prove to be powerful allies for Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, who has hitched his car to the environmental train, the next station being the UN climate change conference in Bali starting on December 3.

At that meeting a successor to the Kyoto Protocol will begin to take shape. Indonesia, with vast natural resources but also expansive power needs, wants to be in for the ride. Australia does too, even though the crucial matter of developing nations signing up to binding targets is likely to derail significant progress, at least in the short term.

In March, Yudhoyono decreed that Central Kalimantan's devastated peatlands be "rehabilitated and revitalised".

The wreckage of the mega-rice project - halted by Suharto's successor B.J. Habibie in 1998 - had contributed several times already to the terrible forest fires that covered Indonesia, Singapore and Malaysia in thick smoke during subsequent dry seasons and almost caused diplomatic breakdowns between Jakarta and its northern neighbours.

The fires still burn during the midyear dry. They are especially rapacious because the metres-deep biomass becomes easily combustible once it dries out and the blazes are all but impossible to extinguish.

Only in the wet season, when heavy downpours can continue for hours on end, are fires really smothered. During the worst dry spells, the rich humus smoulders for months, reigniting spontaneously in the fierce heat and producing a pall thick enough to shut down airports and reduce visibility to a few metres.

Yudhoyono knows that tackling his country's rampant deforestation problem is the only way to gain international credibility on the environment, but he also has picked a contentious way of going about it, by joining the so-called Forest Eight group of nations - Brazil, Cameroon, Congo, Costa Rica, Gabon, Malaysia and Papua New Guinea - which want money for agreeing not to cut down certain parts of their rainforests. The concept is called avoided deforestation and it's based on the idea that these developing countries suffer a greater economic loss by keeping forest areas than by mining their wealth and turning the land over to plantations, mines and other industry.

Part of the deal will be a post-Kyoto agreement that brings rainforest-based greenhouse gas emission net cuts into the international carbon-trading regime.

And all of that is precisely where Yudhoyono's project to regenerate the dead peatlands of Central Kalimantan - and Australia's enthusiastic embrace of the plan - comes in.

Scientists believe peat in its natural state - centuries-old, partly decomposed organic matter deep in swampy forests - absorbs carbon dioxide, like trees. When the peat dries and burns, the dense smoke is accompanied by vast amounts of the stored carbon. Tackling that problem - or appearing to be doing so - adds clout on the climate change circuit.

Indonesian scientist Alue Dohong, of Wetlands International, stresses that peatland rehabilitation is not just an Indonesian problem "but a global one because even without the fires these dried-out peatlands are releasing 50 tonnes of carbon per hectare per year into the atmosphere".

The Australian Government's $30 million contribution to a projected $100 million government-industry Kalimantan Forests and Climate Partnership, to which BHP Billiton has signed up, aims to reforest, reflood and preserve peatland on the Indonesian part of huge Borneo island. Exactly how is not clear: even government officials admit the scheme's detail is still being ironed out and applications closed last week for a Jakarta-based project administrator, who will take up the post in February. However, if the project follows any of the methods of previous Indonesian government rehabilitation efforts, Suwido says, it will almost certainly be a complete waste of money, apart from the image boost for firms such as BHP Billiton, a huge miner in Kalimantan and across the region, as a result of their role in an ostensibly green scheme.

"I don't want a developed nation like Australia to spend all that money for nothing," the scientist explains, gesturing at maps in his office showing the destroyed region. "But if it's anything like what's happened in the past, then I'm really not certain all the money won't just go straight into officials' pockets." Suwido's main criticism is of projects that aim to plant a given number of trees but include no mechanism for measuring their survival rate.

"The Government plants trees, the people look at them and say, 'That's nice', and the trees die," he says, almost furious in his dismay at the lack of accountability still evident in Indonesia. "Then they measure the success of their project by how many trees they have handed out. But how many of those trees have done anything? They say, 'We've replanted so many hectares', but there might in the end be only one tree still living on each of those hectares."

The approach also takes no account of the porous system of oversight on logging and plantation concessions in Indonesia, notoriously rife with corruption and ripe for abuse. Even the country's dwindling national parks are not safe from the greased palms of officials eager for a little extra.

Ever the campaigner, Suwido and his small university centre's staff of 10 have been running a pilot project where villagers in degraded mega-rice districts near Palangkaraya are given a variety of selected trees - a native species of melaleuca, say, which produces a fast-growing timber suitable for building houses - then paid a small amount of money each quarter for every one that remains alive. If the tree dies, they get nothing.

Monitoring the results is labour intensive but economically far more efficient than the Government's schemes as they exist, Suwido argues. "The people feel like they are actually responsible for the trees, which is how they treated the forests before they were wiped out. But the Government (says it's) not interested, because (it's) already rehabilitated two million hectares. Well, show me how many trees are on those two million hectares."

Suryadi, a woman from the small village of Kalampangan where the pilot project is focused, says it is working better than she expected, enabling her to "plant vegetables, especially green beans, although it's not so good when it floods" (a result of the canal drainage system).

Suwido staff member Sahara Alim, one of the workers who helps monitor the several-hectare trial plots cared for by villagers such as Suryadi, is as vehement as his boss in support of the idea, taking Inquirer into the field to demonstrate the project at work.

"Look, mega-rice was never really about rice anyway," he says. "It was about looting the timber. And, frankly, palm oil is not much better. But this way people at least get to feel they have their land back. The local government does site surveys and rehabilitation projects in areas where they know there will be no scrutiny. They don't plant anything, they don't do anything.

"The people are sick of this fake rehabilitation, sick of being lied to."

Protecting peatlands will help the climate


Tuesday, 02 September 2008 08:23am
Sumber : ©The Star, Malaysia (Used by permission)
by Hilary Chiew


AFTER years of screaming for funds to address the massive peatland loss in Indonesia, conservationists are finally getting noticed. The realisation that those annual peat fires not only contribute to hazy skies and respiratory ailments but are also accelerating global warming has attracted attention beyond the region.

Peatlands cover approximately 27 million hectares in South-East Asia and are assumed to store at least 42,000 million tonnes of soil carbon. This carbon is released into the atmosphere when peatlands are drained for cultivation and forests are logged. In the region, 12 million ha of peatlands are currently deforested and mostly drained for agriculture activities particularly oil palm plantation.

As anticipated, the Bali Road Map (the main outcome of the last climate summit) puts the carbon dioxide emissions from “forest carbon stocks” like peatlands on the agenda for a post-Kyoto climate treaty. And the good news is that the annual contribution of 2,000 million tonnes of carbon from degraded peat swamp, mainly in Kalimantan and Sumatra, can be avoided cost-effectively as demonstrated by several non-governmental organisation-led projects such as the Central Kalimantan Peatland Project (CKPP).

These initiatives largely funded by European governments are already outshining the respective national action plan against peat fire that Asean (Association of South-East Asia Nations) members has deliberated for years.

The largest single source of carbon emission from the land-use sector is also attracting carbon traders looking for potential carbon offset projects which in turn provides a new avenue of funding like the Global Peatland Fund (GPF), launched at the climate meeting in Bali last December.

A partnership between Wetlands International and BioX Group of Netherlands (carbon reduction and emission trading project developer), the GPF aims to sell carbon credits through the voluntary market mechanism and earn Voluntary Emission Reductions (VERs).

“The Fund will invest in peatland restoration and conservation projects. These projects will generate large volumes of VERs by avoiding carbon emissions at comparatively low costs. The sale of VERs will generate a good return for the investors while the remaining profits of the Fund’s operations will be invested into community development projects.

“The target is to restore and protect approximately 500,000ha of peatlands by 2012. To realise this ambition, the GPF is seeking initial funding of at least Euro10mil for its first 50,000ha of development from one or more investors who receive a maximum return of 15% either through cash payments or off-take of VERs,” said the Fund promoters.

Wetlands International’s existing peatland restoration projects in Kalimantan including the CKPP will serve as a showcase and could be replicated in other degraded peatlands. Some 200,000ha were rehabilitated by blocking channels and replanting endemic plants.

Site co-ordinator Alue Dohong says the endemic jelutong tree produces valuable resin used in manufacturing chewing gum and this could generate income for the local communities in five years time.

The Fund will focus on the two most vulnerable peat swamp areas in Indonesia – Kalimantan and Sumatra – where studies have shown that of the 2,000 million tonnes of carbon dioxide emitted, 600 million tonnes are caused by decomposition of dry peat and 1,400 million tonnes are lost through the annual fires. This staggering figure is five times the carbon emission of the country from fossil fuel sources and makes Indonesia the third largest CO2 emitter in the world after the United States and China.

Jane Madgwick, chief executive officer of Wetlands International says the partnership provides the opportunity to scale up the work of restoring tropical peat swamps to benefit biodiversity and livelihoods while securing vital carbon sinks.

Current data from the existing Wetlands International project in Kalimantan illustrates the potential of peatland restoration for climate change mitigation. A peatland area of approximately 50,000ha can achieve a net carbon reduction of over two million tonnes of annual CO2 emissions against an overall infrastructure investment of ?20mil (RM100mil) and an annual maintenance and operation costs of ?5mil (RM25mil).

Compared to the value of carbon credits or measures taken in Annex I countries to reduce carbon dioxide emissions that cost tens of Euros per tonne, the attractiveness of cheap carbon credits from Indonesian peatlands is obvious.

The restoration projects identified so far are re-flooding previously drained and deforested peatlands by building dams in the drainage canals, reforestation using native species, protection of remaining peat forests from deforestation and fire prevention plan. For a start, the badly damaged peatlands in the ex-Mega Rice Project and the logged-over Sebangau National Park in Central Kalimantan and the Berbak National Park in Jambi province are being targeted.

BioX’s sustainability manager Arjen Brinkmann says mechanisms of the Fund are currently being worked out and the first project is scheduled to start year end. “We have received significant interest from potential investors as well as potential VER buyers,” he enthuses.

Losing out

While the focus is on Indonesia, Malaysia which accounts for 1.6 million ha of the crucial wetlands in this region, could also benefit from similar projects. However, the pattern of destruction over here where oil palm plantations continue to carve up the peat dome makes it harder to plug the draining of the water-logged ecosystem.

Global Environment Centre director Faizal Parish points out the urgency to identify potential sites for restoration and stop the harmful landuse before more peat swamps become beyond redemption.

He says a desirable plot will be between 5,000ha to 50,000ha. Parish explains that smaller sites would be subjected to continued drainage from activities surrounding it that quicken the decomposition rate. Such a scenario, says Parish, is prevailing in Sarawak which holds 1.12million ha, the bulk of the country’s peat swamps.

However, the situation in the states of Pahang, Selangor and Sabah offers some potential for Malaysia to tap into the growing carbon market. For example, peatlands in Klias Peninsula on the west coast of Sabah that was burnt a decade ago during the severe El Nino episode is still being drained.

“State governments of Pahang, Selangor and Sabah should look at the potential of carbon market as a payment for preventing further global warming. Depending on the set up of the market mechanisms, they can derive higher revenues compared with plantations which pay a low land premium to the states,” suggests Parish.

The three states are in good stead to incorporate sound peatland management after participating in the five-year United Nations Development Programme/Global Environment Facility funded project on peat swamp forest.

Pahang has agreed to gazette 20,000ha to connect the fragmented reserves in the south-east Pahang peat swamp forests, effectively creating a biodiversity corridor besides enlarging the buffer from 500m to 1km.

“If they follow the management plan, they are in a viable position to be paid for carbon sequestration,” says chief technical advisor Dr Efransjah.

Petani Punya Metode Tekan Kemasaman Tanah

Sumber: Kompas, Rabu, 22 Februari 2006
Palangkaraya, Kompas - Petani transmigran di daerah Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ternyata memiliki cara pengelolaan gambut sehingga cocok dijadikan lahan pertanian sayur-sayuran dan palawija.

Bahkan, Kalampangan saat ini menjadi salah satu daerah penyangga sayuran bagi Palangkaraya. Selain diambil tengkulak, banyak petani yang langsung menjual hasil bercocok tanamnya ke Palangkaraya.

Kemasaman tanah

Marsudi, petani yang ditemui di Kalampangan, Selasa (21/2), menuturkan, metode pengelolaan gambut tersebut dulunya mereka temukan secara coba-coba sejak kawasan tersebut dibuka sebagai lokasi transmigrasi sekitar 25 tahun lalu.

Kendala bertani di lahan gambut, ujar Marsudi, adalah tingginya kemasaman tanah. Petani Kalampangan menurunkan derajat kemasaman ini dengan membolak-balik tanah, penebaran kapur, dan mencuci lahan.

Pencucian lahan ini dilakukan secara berangsur-angsur, yaitu mengandalkan curahan air hujan. Adapun saat kemarau, pengairan lahan dilakukan dengan menyedot air dari sumur. Dua unit sumur sedalam 12 meter dapat mengairi sekitar dua hektar lahan milik transmigran.

Berdasar pemantauan Kompas, di tepian lahan gambut Kalampangan terdapat parit-parit dengan lebar dan kedalaman sekitar 50 sentimeter. Melalui parit tersebut, air di lahan gambut keluar dan dialirkan ke parit pengeringan besar dengan lebar dan kedalaman sekitar satu meter, di setiap jarak 500 meter.

Melalui penjagaan aliran air semacam itu, kemasaman tanah di lahan Kalampangan sedikit demi sedikit dapat dinetralkan sehingga cocok sebagai lahan pertanian. Sempit dan dangkalnya parit di lahan-lahan gambut Kalampangan menjadikan kelembaban tanah tetap terjaga.

Pernah dicoba

Koordinator Program Wetlands International Indonesia di Kalimantan, Alue Dohong, menuturkan, metode pencucian lahan untuk menurunkan derajat kemasaman gambut ini dulunya juga pernah dicoba dilakukan saat Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar dicanangkan.

Kesalahan waktu itu, menurut Alue, parit yang digali di lahan PLG Sejuta Hektar berukuran terlalu besar dan dalam, serta ada parit yang membelah kubah-kubah gambut. Rata-rata parit yang membelah kawasan PLG lebarnya sekitar 14 meter, bahkan ada yang 30 meter, yaitu di bagian saluran primer induk.

”Akibatnya, air di kawasan gambut terkuras dan masuk ke parit dan kemudian terbuang ke sungai. Lahan eks PLG menjadi kering pada saat kemarau sehingga mudah terbakar. Di musim hujan terjadi banjir karena tidak ada vegetasi penahan air,” ujar Alue. (CAS)

Orangutan Sang Penjaga Rimba

Oleh: Alue Dohong Ditengah hutan rimba yang subur, berbagai mahkluk liar berkeliaran dengan damai dan bersahaja, Berdiri gagah seorang penja...